Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai kasus dugaan korupsi reklamasi pulau sangat rentan dipolitisasi. Terlebih, kasus ini menyeruak sebelum perhelatan Pilkada DKI, dimana dirinya pun bakal turut serta menjadi calon petahana.
Soal pengusutan kasus yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi ini, kata Ahok, biar diusut secara profesional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita patuh pada hukum dan KPK. Kita kasih kesempatan KPK lakukan proses. Makanya aku juga bilang media jangan terlalu banyak mengangkat ini. Ini terlalu banyak orang pahlawan kesiangan," ujar Ahok di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (5/04/2016).
Buat dia, soal benar atau tidaknya ada oknum yang dengan sengaja mensabotase pasal guna melonggarkan kewajiban pengembang untuk melakukan pembangunan reklamasi pulau di teluk Jakarta biar diusut tuntas KPK.
"Hargai KPK yang lagi melakukan penyidikan dan meminta waktu satu minggu lagi buat panggil Sanusi yang masih shcok, ya kan? Kami juga sudah siap kalau dipanggil, termasuk data apa, kita kasih, kita tunggu aja," ungkap Ahok.
Sanusi yang juga merupakan salah satu anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta ditetapkan menjadi tersangka setelah dicokok lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis pekan lalu.
Politisi Partai Gerindra itu diduga kuat menerima suap dari salah satu perusahaan pengembang reklamasi pulau di teluk Jakarta yang bernama Agung Podomoro Land. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, Sanusi menerima uang haram Rp2,4 miliar yang diberikan pengembang tersebut dalam dua tahapan.[rima]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar